Jemaat Tubutuan, AS - PemerintahAS Serukan Pembebasan Uskup Baptis Hkalam Samson yang Ditahan Junta Myanmar
- Pemerintah AS meminta agar uskup Baptis Hkalam Samson segera dibebaskan dari
penjara. Samson ditangkap oleh junta Myanmar tiga bulan yang lalu atas tuduhan
bertemu dengan kelompok etnis bersenjata dan mengadakan pertemuan doa dengan
anggota pemerintah sipil paralel Myanmar. Konflik antara militer dan milisi
etnis minoritas meningkat sejak kudeta militer pada Februari 2021. Milisi etnis
mendukung pengunjuk rasa pro-demokrasi. Lebih dari 3.000 orang telah dibunuh
dan hampir 20.000 lainnya ditangkap oleh junta, menurut Asosiasi Bantuan untuk
Tahanan Politik.
Samson sebelumnya menjabat
sebagai presiden dan sekretaris Konvensi Baptis Kachin. Dia juga adalah
presiden Majelis Permusyawaratan Nasional Kachin, sekelompok pemimpin agama dan
politik lokal yang membantu membina komunikasi antara Organisasi Kemerdekaan Kachin
dan masyarakat sekitar. Negara di Asia Tenggara ini adalah rumah bagi Perang
Saudara terpanjang di dunia, yang dimulai pada tahun 1948.
Lebih dari 7% penduduk Myanmar
adalah orang Kristen. Umat Kristen juga menjadi bagian penting dari populasi
Negara Bagian Chin, Negara Bagian Kachin, dan Negara Bagian Kayah.
November lalu, junta militer
membom seminari Baptis di Negara Bagian Shan, melukai sedikitnya empat orang di
asrama. Juni lalu, berbagai laporan, termasuk oleh PBB, mengungkapkan bahwa
junta secara tidak proporsional menargetkan agama minoritas, termasuk Kristen,
dan secara brutal menyerang dan membunuh ratusan anak sejak kudeta militer.
Pemerintah AS menyerukan agar
rezim membatalkan semua tuduhan terhadap Pendeta Samson dan membebaskannya tanpa
syarat. Mereka juga mendesak rezim untuk menghentikan represi terhadap aktor
dan komunitas agama di Myanmar dan mengakhiri kekerasan.
Dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan kekerasan di Myanmar, pembebasan Uskup Hkalam Samson sangatlah penting. Pemerintah Amerika Serikat telah menyerukan pembebasan segera bagi Uskup Samson, yang ditahan oleh Junta Myanmar pada bulan Mei tahun lalu. Selain itu, ini juga menjadi panggilan bagi seluruh dunia untuk turut mengambil tindakan dan memperjuangkan hak asasi manusia di Myanmar. Pesan moral yang dapat diambil adalah bahwa perlindungan hak asasi manusia harus dijunjung tinggi dan tidak boleh dilanggar oleh pihak manapun. Semua individu, tanpa terkecuali, harus diperlakukan dengan adil dan sama di hadapan hukum.
Disource : Sumber Berita Kristiani Luar Negeri (christianpost, state.gov)
